Daftar Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia Tahun 2018

‘Provinsi dengan UMP paling rendah di Indonesia didominasi daerah di Pulau Jawa. DI Yogyakarta merupakan provinsi dengan UMP paling minim se-nusantara. Hanya 1.454.020. Di tempat kedua, Jawa Tengah Rp 1.485.929. Ketiga Jawa Timur Rp 1.508.756. Keempat Jawa Barat Rp 1.544.218. Nusa Tenggara Timur Rp 1.793.550. Lalu Nusa Tenggara Barat Rp 1.773.163’

MENAKER Hanif Dhakiri telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia tahun 2018 yang naik 8,71%. Angka kenaikan UMP ini, dikalkulasi sesuai data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai provinsi di Indonesia pun sudah mengumumkan UMP masing-masing pada 1 November 2017.

Lantas di manakah provinsi dengan UMP tertinggi di Indonesia? Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dan rilis Kemenaker, urutan UMP antar provinsi tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

BACA JUGA: Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri

DKI Jakarta, sebagai Ibu Kota Republik Indonesia, masih menjadi daerah dengan UMP tertinggi di Indonesia. Yaitu sebesar Rp 3.647.700. Selanjutnya di bagian paling timur nusantara, yaitu Papua dengan UMP Rp 2.895.383.

Dan ketiga, di wilayah Indonesia tengah dan paling utara, yakni Sulawesi Utara dengan UMP senilai Rp2.824.026. Di posisi empat, ada Bangka Belitung. UMP di daerah ini Rp 2.755.189. Lalu susul dengan Aceh Rp 2.717.500.

Sementara itu, provinsi dengan UMP paling rendah di Indonesia didominasi daerah-daerah di Pulau Jawa. DI Yogyakarta merupakan provinsi dengan dengan UMP paling minim se-nusantara. Hanya 1.454.020. Di tempat kedua, Jawa Tengah Rp 1.485.929. Ketiga Jawa Timur Rp 1.508.756. Keempat Jawa Barat Rp 1.544.218. Nusa Tenggara Timur Rp 1.793.550. Lalu Nusa Tenggara Barat Rp 1.773.163.

BACA JUGA: Persentase Jumlah Pengangguran di Indonesia Tahun ke Tahun

Bila dihitung rata-rata UMP se-provinsi di Indonesia, maka UMP Indonesia secara nasional mencapai Rp 2.260.225. Naik sebesar Rp 187.621. Pada tahun 2017, rata-rata UMP triap provinsi mencapai Rp 2.072.604. Lalu pada 2016 Rp 1.997.819. Tahun 2015 Rp 1.790.342. Kemudian pada tahun 2014, senilai Rp1.584.391.

Menaker mengatakan, seluruh gubernur harus menetapkan UMP secara serentak pada 1 November 2017 lalu. Setelah UMP ditetapkan, setiap kabupaten/kota harus mengumumkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) paling lambat 21 November 2017 lalu.

BACA JUGA: Penduduk Miskin Tertinggi di Indonesia Tahun 2017

UMP ini akan berlaku pada hitungan beberapa bulan lagi, tepatnya pada Januari 2018. Penetapan UMP ini berdasar pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. Gubernur menetapkan UMP dengan melalui rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.(*)

DOWNLOAD DATA

This website uses cookies.