Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali lagi menangkap pejabat daerah. Pada awal Juni 2018 ini, KPK meringkus Bupati Purbalingga, Tasdi. Berikut jumlah kepala daerah ditangkap karena korupsi selama 2004-2017.
Tertangkapnya Bupati Purbalingga kian menambah jumlah kepala daerah ditangkap karena korupsi. Menurut data KPK, kepala daerah baik gubernur, walikota/bupati dan wakil yang tertangkap KPK adalah sebanyak 71 orang. Yang paling banyak terjadi pada tahun 2017 yang menembus 13 orang.
Sejak dibentuk pada tahun 2004 hingga tahun 2017, KPK telah meringkus 738 pejabat pemerintah, dari lembaga negara, juga swasta dan lainnya. Bahkan satu korporasi ditangkap setelah melakukan tindak pidana korupsi.
Meskipun telah banyak yang tertangkap, para pejabat yang masih berkuasa tidak membuat jerah untuk tidak mengerat uang rakyat. Terutama menjelang pemilihan kepala daerah serentak 2018.
KPK mencatat, selama 2017, pelaku korupsi terbanyak berasal dari pejabat pemerintah pusat dan daerah. Ada 43 perkara korupsi melibatkan pejabat eselon 1 hingga 4.
Kemudian pelaku dari swasta terlibat dalam 27 perkara. Di peringkat ketiga, para anggota DPR dan DPRD terkait 20 perkara. Sementara 12 perkara lain menyangkut kepala daerah.
Sekitar 19 perkara adalah hasil operasi tangkap tangan (OTT) dari ratusan perkara. Selama 2017 meringkus 72 tersangka dari beragam kalangan. Mulai penegak hukum, kepala daerah, hingga anggota legislatif.
Dalam catatan kinerja KPK, jumlah penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi selama tahun 2017 lebih banyak dibanding 2016.
Selama 2017, KPK melakukan 114 kegiatan penyelidikan kasus korupsi. KPK menggelar 118 penyidikan dan 94 penuntutan perkara korupsi. Jumlah penyelidikan dan penyidikan meningkat dibanding tahun 2016.
Pada tahun 2016, KPK hanya menyelidiki 96 kasus. Penyidikan mencapai 99 kasus. Jumlah penuntutan pada 2016 juga hanya 76 perkara.
Angka perkara korupsi yang berhasil ditangani hingga inkracht, pada 2017 sedikit lebih baik dari tahun sebelumnya. Pada 2017, 73 kasus yang berhasil berkekuatan hukum tetap. Sementara tahun 2016 71 perkara.
Jumlah perkara yang dieksekusi KPK pada 2017 lebih rendah dibanding 2016. Tahun 2016, KPK mengeksekusi 81 perkara. Namun tahun 2017 Cuma 76.
Catatan akhir tahun 2017 dirilis KPK menyimpulkan kasus suap tetap mendominasi perkara korupsi. Ada 93 perkara suap ditangani KPK di 2017. Meningkat dari 79 kasus pada 2016.
Demikianlah jumlah kepala daerah ditangkap karena korupsi selama 2004-2017.(*)
