Peta IPM Provinsi se-Indonesia
Keberhasilan pembangunan suatu Negara atau daerah sangat ditentukan oleh kualitas hidup manusia yang tercermin melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nah, IPM Sulut (Sulawesi Utara) ternyata sudah turun ke peringkat tujuh nasional dari sebelumnya peringkat dua. Pendidikan Sulut tertinggal.
KONSEP pembangunan sebelum tahun 1970, menjadikan angka pertumbuhan ekonomi sebagai patokan ukuran keberhasilan. Namun seiring waktu, paradigma itu berubah. Karena banyak negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, terbukti gagal meningkatkan kualitas hidup penduduknya.
Oleh karena itu, pada tahun 1990, United Nation Development Program (UNDP) memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menjadikan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan, bukan sebagai alat.
Rahasia Kesukaan Amerika Serikat pada Produk Sulut yang Harus Kamu Tahu!
Sejak saat itu, berbagai negara mulai menggunakan IPM sebagai tolok ukur capaian pembangunan manusianya. Semakin tinggi skor IPM, maka makin baik pula kualitas hidup manusianya. IPM disusun oleh tiga dimensi dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.
Metode baru perhitungan IPM yang diterapkan UNDP tahun 2010 telah diadopsi Indonesia. Dalam metodologi tersebut, dimensi kesehatan diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH), dimensi pendidikan diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sedangkan standar hidup layak digambarkan melalui pengeluaran perkapita.
BPS mengukur IPM menggunakan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Proyeksi Penduduk hasil Sensus Penduduk 2010 (SP2010).
Bagi Indonesia, IPM adalah data strategis. Sebab, selain sebagai ukuran keberhasilan pembangunan manusia, IPM juga bermanfaat untuk mengukur level pembangunan wilayah, kinerja pemerintahan, dan sebagai salah satu faktor penentu Dana Alokasi Umum (DAU).
Di Sulawesi Utara (Sulut) sendiri, capaian kualitas manusianya tercermin melalui angka IPM. Lantas secara nasional, level pembangunan manusia Sulut seperti apa?
Daftar Isi:
Sulawesi Utara termasuk salah satu daerah dengan level pembangunan manusia terbaik se-Indonesia. Tak mengherankan karena sejak zaman kolonial dulu, pendidikan di Bumi Nyiur Melambai memang dikenal lebih maju dibanding daerah lain. Sulut adalah rahim bagi lahirnya sejumlah tokoh-tokoh intelektual bangsa.
Keunggulan Sulut di berbagai sektor pembangunan dasar dibuktikan dengan tingginya skor IPM daerah ini. Sedari dulu IPM Sulut selalu berada di ranking atas nasional. Sebut saja pada periode tahun 2002 hingga 2012, angka IPM Sulut konsisten kokoh di peringkat dua se-Indonesia (metode lama). Sulut hanya kalah dari Ibu Kota DKI Jakarta.
Pembangunan manusia Sulut sebenarnya boleh dikata yang terbaik di Indonesia. Ini karena DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, jelas tidak layak dibandingkan dengan Sulut yang levelnya hanya provinsi biasa. DKI Jakarta harusnya dibandingkan dengan Kuala Lumpur Malaysia, Bangkok Thailand, atau Manila Filipina.
Pada tahun 2012, menurut data BPS Indonesia, angka IPM Sulut berada di peringkat dua nasional dengan skor 76,95. Keunggulan IPM Sulut, ditopang kuat oleh sektor pendidikan. Karena pendidikannya yang maju dan merata, masyarakat Sulut sejak lama sudah banyak yang tahu membaca.
Sulut adalah daerah dengan angka buta huruf paling rendah di Indonesia. Menurut data BPS Indonesia, dari tahun ke tahun Sulut selalu menempati ranking satu nasional melek huruf. Misalnya tahun 2008 ke 2013, angka melek huruf Sulut mencapai 99,56, merupakan yang tertinggi di Indonesia. Angka melek huruf adalah salah satu indikator utama pembangun nilai IPM dari dimensi pendidikan (metode lama).
Pada tahun 2013, IPM Sulut mencapai 77,36. Sayangnya, setelah bertahan di peringkat dua sepanjang satu dasawarsa lebih, angka IPM Sulut akhirnya disalib DI Yogyakarta yang indeksnya menembus 77,37 di tahun 2013. Sepanjang 2010 hingga 2013, indeks Yogyakarta bertambah 1,6 poin. Sementara Sulut hanya bertumbuh 1,27.
IPM Sulut merosot ke peringkat tujuh nasional setelah metodologi perhitungan IPM diubah. Perubahan ini karena metode lama dianggap tidak lagi tepat untuk menggambarkan pencapaian pembangunan manusia.
Beberapa indikator dianggap tidak pas lagi digunakan untuk menghitung IPM. Angka melek huruf misalnya sudah tidak relevan mengukur pendidikan secara utuh dan dianggap tidak dapat lagi menggambarkan kualitas pendidikan. Padahal indikator ini adalah keunggulan utama yang mengangkat IPM Sulut.
Angka melek huruf pada metode lama diganti dengan angka Harapan Lama Sekolah. Selain itu, rumus hitungnya juga diubah dari aritmatik ke geometrik. Sehingga skor tinggi di salah satu dimensi, tidak dapat menutupi kelemahan lainnya. Semua dimensi sama pentingnya.
Keunggulan IPM metode baru, perhitungannya lebih tepat mengukur kualitas manusia. Dengan metode baru, dapat diketahui lebih tepat capaian pembangunan manusia Indonesia hingga daerah.
Setelah ditelaah dan diperbarui, rupanya level pembangunan manusia Sulut berada di posisi tujuh nasional yang dihitung sejak tahun 2010 hingga tahun 2016. Berbeda dengan metode lama di mana Sulut sempat di peringkat dua dan tiga.
IPM Sulut pada tahun 2016 sebesar 71,05, masuk klasifikasi tinggi. Namun angkanya kalah dari DKI Jakarta, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Bali, dan Riau. Peringkat Sulut kalah karena beberapa indikator pembentuk IPM nilainya rendah. Apalagi pada dimensi pendidikan, Sulut tertinggal jauh. Berikut tiga dimensi beserta indikator-indikatornya.
Dimensi kesehatan adalah satu dari tiga dimensi pembentuk IPM. Indikator yang dipakai untuk mengukur capaian dimensi ini adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Sulut pada tahun 2016, hanya menempati ranking delapan nasional AHH dengan indeks 71,02. Artinya bayi-bayi yang dilahirkan pada 2016, akan dapat hidup sampai 71 tahun.
Karena itu, AHH sangat ditentukan oleh besarnya jumlah kematian bayi. Jika kematian bayi jumlahnya banyak, usia harapan hidup akan rendah. Sehingga di negara-negara maju biasanya harapan hidupnya tinggi karena tingkat kesehatan ibu dan bayinya tinggi. Sebaliknya di negara berkembang, relatif rendah karena tingkat kesehatan yang buruk.
Karena itu, perlu peningkatan infrastruktur kesehatan, kemudahan akses pelayanan kesehatan, penyuluhan gizi pada balita, juga peningkatan kualitas tenaga kesehatan.
Indeks rata-rata lama sekolah Sulut berada di peringkat tujuh nasional dengan angka 8,96. Artinya, rata-rata penduduk Sulut yang berusia 25 tahun ke atas hanya menempuh jenjang pendidikan sampai kelas tiga SMP (kelas 9). Untuk itu pemerintah, harus dapat memaksimalkan program belajar 12 tahun.
Masuknya angka harapan lama sekolah sebagai indikator dalam metode hitung baru IPM, membuat peringkat IPM Sulut menurun secara nasional. Betapa tidak, dibanding indikator lain, angka HLS Sulut adalah yang paling rendah. Sulut bahkan menempati peringkat 23 se-Indonesia dengan nilai HLS 12,55. Angka ini berada di bawah rata-rata nasional yang berindeks 12,72.
Artinya, penduduk usia 7 tahun ke atas di Sulut berpotensi menempuh pendidikan hanya sampai jenjang kelas tiga SMA (12 tahun = SD 6 tahun + SMP 3 tahun + SMA 3 tahun). Sementara penduduk usia 7 tahun ke atas di 22 provinsi lain, berpotensi menempuh pendidikan lebih lama dibanding penduduk usia 7 tahun di Sulut. Angka ini tentu memberi sinyal ancaman daya saing masyarakat Sulut di masa depan.
Standar hidup layak diukur oleh indikator pengeluaran perkapita. Pengeluaran perkapita Sulut pada tahun 2016, hanya menduduki peringkat 14 dari total 34 provinsi Indonesia. Sulut memiliki pengeluaran per kapita sebesar 10,1 juta rupiah per tahun. Sedangkan DKI Jakarta di peringkat satu dengan 17,4 juta rupiah. Ada gap
pengeluaran hingga 7 juta rupiah.Karena itu, pemerintah Sulut wajib menyediakan lapangan pekerjaan secara merata di seluruh wilayah agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi. Dengan meratanya lapangan pekerjaan, maka akan semakin terbuka peluang seseorang memperoleh pekerjaan. Semakin meningkatnya pendapatan, maka akan semakin besar pula daya beli. Sehingga pengeluaran perkapita semakin tinggi.
Perubahan indeks pembangunan manusia provinsi di Indonesia dari buruk menjadi baik atau dari nilai rendah menjadi tinggi dapat dievaluasi selang 2010 hingga 2016.
Dalam rentang enam tahun tersebut, peningkatan IPM Sulut rupanya boleh dikata cenderung lambat naik. Hanya meningkat 3,22 poin dan menempati urutan ke 26 dari 34 provinsi. Hal ini menandakan belum ada capaian signifikan dari pemerintah daerah khususnya dalam upaya meningkatkan IPM Sulut.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan pembangunan infrastruktur yang baik, tentu tidak akan bermakna positif apabila tidak diiringi peningkatan IPM yang baik pula. Oleh sebab itu, evaluasi dan perencanaan program pemerintah daerah ke depan perlu lebih menseriusi angka IPM sebagai rujukan utama pembangunan.
Dengan mempelajari IPM juga masyarakat bisa mengetahui lebih detail mengenai kinerja wakil rakyat dalam jajaran pemerintah daerah. Sehingga masyarakat bisa ikut mendorong pembangunan Sulut ke arah yang lebih baik.
Oleh: Rofni Lolaen
This website uses cookies.
Tinggalkan balasan